Rohil | Riauindependen.co.id | Skandal pembangunan fisik sistem swakelola tahun 2024 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Rokan Hilir (Rohil) kembali menjadi sorotan. Hingga kini, proyek tersebut belum tuntas dikerjakan 100 persen di era kepemimpinan Kadis Asril Arief, S.Sos., M.Si.
Sekolah Dasar Negeri 077 Pulau Halang, Kecamatan Kuba, ditemukan indikasi bahwa dana dalam dokumen telah dicairkan sepenuhnya, namun progres pekerjaan fisik DAK swakelola masih belum selesai. Keterlambatan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan publik Rohil terkait transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Berdasarkan konfirmasi dari sumber internal PNS Dinas PDK Rohil, seluruh kontrak proyek fisik DAK swakelola tahun 2024 telah ditandatangani dan dokumen persiapan pencairan telah masuk ke Dinas BPKAD. Namun, hingga saat ini masih ditemukan proyek yang terbengkalai. Sumber tersebut menyarankan agar klarifikasi lebih lanjut dilakukan langsung kepada Kadis PDK, mengingat tanggung jawab utama berada di tangan Pejabat Pengguna Anggaran (PA).
Upaya media untuk mengonfirmasi pencairan seluruh kegiatan fisik DAK swakelola 2024 ke BPKAD dan apakah dana telah direalisasikan ke rekening bendahara DAK Dinas PDK belum mendapat jawaban. Sumber internal menyebutkan bahwa bendahara DAK Dinas PDK sulit dihubungi dan jarang masuk kantor setelah menjabat.
Dugaan penyalahgunaan wewenang semakin kuat ketika diketahui bahwa bendahara DAK 2024 Dinas PDK, berinisial NN, merangkap dua jabatan strategis, yakni sebagai Bendahara DAK Fisik Swakelola sebesar Rp26 miliar dan sekaligus Bendahara Dinas PDK. Posisi ganda ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas dan transparansi pengelolaan anggaran.
Kadis Asril Arief, S.Sos., M.Si., yang dikonfirmasi via WhatsApp sejak kemarin mengenai keterlambatan pembangunan fisik di SDN 007 Pulau Halang, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dikabarkan telah turun ke Rohil pada tahun 2025, didampingi tim Inspektorat Rohil. Salah satu sekolah yang telah dimonitoring adalah SDN 023 Kecamatan Bangko, Kelurahan Bagan Hulu. Namun, warga Pulau Halang berharap agar BPK juga turun langsung ke daerah terpencil seperti SDN 007 untuk melihat langsung kondisi dan kinerja Dinas PDK Rohil yang saat ini menuai banyak kontroversi.(Tamrin)
