Bangkinang Kota, Kampar | Riauindependen.co.id | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar menggelar rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kampar Tahun 2024, pada Kamis (24/4/2025) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kampar, Bangkinang Kota.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Sunardi DS dan dihadiri oleh Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag, M.Si, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Kampar.
Dalam kesempatan tersebut, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kampar menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada OPD, khususnya terkait pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, hingga infrastruktur pemerintahan.
Wakil Ketua Pansus I, Rizki Ananda, menyoroti belum optimalnya layanan Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) di Kampar.
“Masih banyak masyarakat miskin yang belum memperoleh layanan kesehatan yang layak. Pemerintah Daerah perlu serius memberikan fasilitas kesehatan yang benar-benar merata dan dapat diakses masyarakat,” tegasnya.
Anggota Pansus I, Rinaldo Saputra, SE, MM juga menambahkan bahwa Pemda perlu menjalin kerjasama dengan rumah sakit di daerah perbatasan seperti RS Madani, agar masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh ke RSUD Bangkinang.
Dalam bidang pendidikan, Rizki menekankan pentingnya dukungan anggaran untuk anak-anak yang putus sekolah karena kendala biaya.
“Banyak anak-anak tidak sekolah hanya karena tidak mampu beli seragam. Kami merekomendasikan pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu dan yang berprestasi,” katanya.
Ia juga mendorong perbaikan fisik sekolah dengan kondisi bangunan yang tidak layak agar segera direhabilitasi atau dibangun ulang jika perlu. Selain itu, Rinaldo mengingatkan pentingnya pemerataan tenaga pendidik.
“Penempatan guru masih menumpuk di perkotaan. Daerah-daerah pinggiran sangat kekurangan tenaga pendidik. Pemerataan harus menjadi prioritas,” imbuhnya.
Terkait bantuan sosial, Rizki menekankan agar Dinas Sosial segera memperbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena masih banyak warga yang layak menerima bantuan tetapi belum terdata.
“Pendamping desa harus proaktif turun ke lapangan dan memastikan data valid,” ujarnya.
Untuk antisipasi kebakaran di daerah terpencil, Rinaldo mendorong adanya kerjasama dengan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pekanbaru, serta pengadaan mobil operasional untuk kecamatan-kecamatan jauh seperti Tapung, XIII Koto Kampar, dan Kampar Kiri.
Ia juga menyoroti perintah Bupati agar camat tinggal di rumah dinas, namun faktanya banyak rumah dinas tidak layak atau belum tersedia.
“Ada dua kecamatan belum punya rumah dinas — Salo dan Bangkinang Kota. Sepuluh kecamatan perlu renovasi, sisanya harus ditingkatkan kelayakannya,” jelas Rinaldo.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kampar menyampaikan evaluasi dan masukan strategis guna mendorong perbaikan layanan publik serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kampar. **/ah/ADV
