Siak Sri Indrapura | riauindependen.co.id | Suasana haru menyelimuti acara pisah sambut Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Siak yang digelar di halaman Gedung Arsip Kanta BPN Siak, Kamis (3/7/2025). Acara ini menandai berakhirnya masa tugas Tabarita Simorangkir dan dimulainya masa pengabdian Kepala BPN yang baru, Martin.
Bupati Siak, Afni Zulkarnain, yang hadir langsung dalam acara tersebut, menyampaikan apresiasi dan harapan besar atas sinergi baru dalam menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, khususnya konflik lahan yang berkepanjangan di wilayah Kabupaten Siak.
“Pagi ini kami menerima aspirasi masyarakat Kecamatan Dayun yang hendak melakukan aksi demo terkait konflik lahan yang belum kunjung selesai. Mereka datang bukan untuk membuat gaduh, tapi karena lelah dan merasa tak dipedulikan,” ujar Afni Z, dengan suara terbata menahan haru.
Dalam sambutannya, Bupati Afni menegaskan komitmennya untuk membela hak-hak masyarakat dan memperjuangkan penyelesaian konflik lahan yang selama ini menjadi luka terbuka di tengah kehidupan warga.
“Masyarakat kami hanya ingin hidup tenang dan mencari nafkah untuk keluarga. Namun, mereka justru menjadi korban dari praktik jual beli lahan ilegal yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia mengakui, kesalahan bukan sepenuhnya di pihak masyarakat yang awam terhadap hukum, melainkan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang belum maksimal memberikan edukasi dan perlindungan hukum kepada warganya. “Yang salah itu kami, para pemimpin. Karena tidak mampu melindungi rakyat yang mempercayai kami,” ungkap Afni dengan mata berkaca-kaca.
Sebagai langkah konkret, Afni mengusulkan pembentukan posko pengaduan masyarakat di Kantor Pertanahan, guna memberikan ruang tanggap cepat dan mempercepat proses sertifikasi lahan masyarakat.
“Jabatan saya hanya lima tahun. Tapi masyarakat kami hidup di sini untuk selamanya. Maka saya titip Siak ini, tolong bantu mereka mendapatkan hak atas tanah yang layak dan bersertifikat,” pintanya tulus.
Bupati Afni juga menegaskan bahwa Siak terbuka bagi investasi, namun meminta agar perusahaan juga memberikan ruang keadilan bagi masyarakat sekitar.
“Kami tidak anti-investor. Tapi jangan jadikan rakyat kami sebagai penonton di tanahnya sendiri. Berinvestasilah dengan adil dan peduli,” tutup Afni dengan suara lantang.
Acara ini menjadi simbol awal kolaborasi baru antara Pemerintah Kabupaten Siak dan BPN dalam membangun sistem pertanahan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.****
