Siak | Riauindependen.co.id | Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Siak resmi mengeluarkan maklumat sikap terkait konflik berkepanjangan antara masyarakat Kampung Tumang, Kecamatan Siak, dengan PT Sumber Seraya Lestari (SSL). Hingga kini, permasalahan yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun tersebut belum menemukan jalan penyelesaian.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Siak, Datuk Seri Arfan Usman, menegaskan bahwa Bupati Siak telah menunjukkan kesungguhan dalam upaya penyelesaian konflik sesuai adat dan hukum yang berlaku. Namun, sikap pihak PT SSL dalam pertemuan dengan Bupati baru-baru ini dinilai tidak patut karena berujung pada perdebatan yang mencederai marwah kepemimpinan daerah.
“Bupati adalah payung panji adat dan simbol marwah negeri. Jika beliau direndahkan, maka sama artinya merendahkan martabat masyarakat dan Negeri Istana,” tegas Arfan dalam siaran pers di Gedung LAMR Siak, Selasa (26/8/2025).
LAMR Siak dengan tegas menegur PT SSL dan menuntut perusahaan menyampaikan permintaan maaf secara adat. Lebih jauh, LAMR juga mendukung penuh langkah Bupati Siak Dr. Afni dalam mengawal penyelesaian konflik, termasuk pembentukan Tim Fasilitasi melalui Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 100.3.3.2/713/HKKPTS/2025 tanggal 22 Agustus 2025.
Selain itu, LAMR Siak mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI segera mencabut izin PT SSL. Menurut Arfan, pencabutan izin adalah langkah tegas demi menjaga marwah negeri, melindungi hak masyarakat adat, memulihkan ekologi, dan menegakkan keadilan.
“Konflik ini bukan hanya soal tanah, tapi juga menyangkut krisis keadilan, krisis ekologi akibat kerusakan gambut, hingga krisis marwah adat. Semua itu sudah terlalu lama ditanggung masyarakat Tumang,” ujarnya.
LAMR Siak mengimbau seluruh masyarakat Kabupaten Siak untuk mendukung langkah Bupati serta menjaga keamanan dan ketertiban demi terciptanya Siak yang aman, nyaman, dan bermartabat.**t
