ROKAN HILIR | Riauindependen.co.id | Hanya dalam waktu 24 jam pasca bentrokan berdarah antara kelompok masyarakat Wanton Siringo Ringo dan PT. Ujung Tanjung Sejahtera (UTS) yang menyebabkan tujuh orang luka-luka, Wakil Bupati Rokan Hilir Jhony Charles bersama Kapolres AKBP Isa Imam Syahroni berhasil memediasi kedua pihak di Mapolres Rokan Hilir, Selasa (21/10/2025) malam. Langkah cepat ini diambil untuk meredam konflik lahan sawit di Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, serta memastikan situasi keamanan tetap terkendali.
Dalam pertemuan tersebut, Jhony Charles menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen menjaga stabilitas sosial dan menegakkan kepastian hukum di daerah yang terdampak konflik agraria.
“Kami tidak ingin Rokan Hilir dicitrakan sebagai wilayah yang tidak aman bagi investasi. Namun, setiap investasi wajib menghormati hak-hak masyarakat tempatan,” tegas Jhony Charles.
Kapolres Rokan Hilir, AKBP Isa Imam Syahroni, menjelaskan bahwa bentrokan terjadi di lahan eks PT. Gunung Mas Raya (Ivomas Group) yang kini berstatus sitaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Sengketa dipicu perebutan hak kelola atas lahan Rumbia I dan II, yang masih berada di bawah pengawasan hukum negara.
“Kami bergerak cepat mencegah eskalasi dan mengedepankan pendekatan hukum dan mediasi. Hukum harus jadi payung, bukan pemicu perpecahan,” ujar Kapolres.
Hasil mediasi menghasilkan tujuh kesepakatan penting, yaitu:
1. PT. UTS memberikan upah panen Rp350/kg dan upah brondolan Rp1.000/kg kepada masyarakat.
2. Sistem pengangkutan TBS dibagi secara proporsional antara pihak Suroso dan masyarakat.
3. Seluruh hasil panen disalurkan ke Pabrik Kelapa Sawit PT. UTS.
4. Vendor tenaga kerja ditunjuk dan diawasi oleh Penjabat Penghulu Balam Sempurna.
5. Tenaga keamanan dari luar daerah dipulangkan, diganti sistem keamanan dengan TNI-Polri dan Satpam bersertifikat.
6. PT. UTS menanggung seluruh biaya pengobatan tujuh korban tanpa pengecualian.
7. Kedua pihak berkomitmen menjaga kondusifitas dan menghentikan provokasi.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Jhony Charles juga mengapresiasi langkah cepat Kapolres dalam mengendalikan situasi kurang dari 24 jam setelah bentrokan. Ia meminta agar seluruh perusahaan di Rohil melaporkan batas wilayah kerjanya secara resmi kepada pemerintah daerah untuk mencegah tumpang tindih lahan di masa depan.
“Kami minta camat dan penghulu memberdayakan masyarakat lokal agar tak ada lagi kesenjangan yang memicu konflik sosial,” ujarnya.
Press release ini sekaligus menjadi bentuk transparansi aparat hukum dalam menjelaskan status hukum lahan sitaan Satgas PKH, mencegah disinformasi publik, serta menjaga situasi tetap kondusif. Acara berakhir pukul 22.00 WIB dengan kondisi aman dan terkendali, menandai dimulainya pemulihan hubungan sosial dan industrial di Balam Sempurna.**/red
