Siak | Riauindependen.co.id | Wakil Bupati Siak Syamsurizal meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat realisasi fisik dan keuangan kegiatan tahun anggaran 2025, dengan fokus pada belanja wajib dan operasional dasar.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD hingga September 2025, yang digelar di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kamis (30/10/2025). Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Siak.
Dalam arahannya, Wabup menyebutkan capaian realisasi fisik per September mencapai 62,16 persen, sementara realisasi keuangan baru 43,34 persen. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan ketimpangan antara progres kegiatan dan pencairan anggaran.
“Belanja wajib seperti gaji, TPP, listrik, dan air harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai penyerapan anggaran rendah hanya karena kelalaian administrasi,” tegasnya.
Syamsurizal juga menjelaskan bahwa transfer dana pusat yang semula dijadwalkan pada 25 Oktober, bergeser menjadi 31 Oktober, dan baru bisa diproses sekitar 3 November 2025.
“Nilainya cukup besar, sekitar Rp100 miliar lebih. Namun masih ada sebagian yang belum tercover untuk kebutuhan pembayaran OPD,” ujarnya.
Ia menekankan agar Badan Keuangan Daerah (BKD) segera memproses pembayaran prioritas seperti TPP, gaji November, serta kebutuhan operasional di dinas teknis.
“Yang wajib didahulukan. Jika ada sisa dana, barulah dibayarkan kegiatan lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKD Siak, Raja Indoor Parlindungan Siregar, menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini masih membutuhkan penyesuaian dan kehati-hatian. Pihaknya terus menghitung kemampuan fiskal daerah hingga akhir tahun agar keuangan tetap terkendali.
“Kami masih menunggu tunda salur dari provinsi dan pusat. Jika dana tersebut cair, maka kebutuhan akhir tahun bisa teratasi,” jelasnya.
BKD juga meminta setiap OPD segera melaporkan sisa GU, data kontrak kegiatan, serta kebutuhan belanja wajib hingga Desember agar proses pembayaran dapat direncanakan secara akurat.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Siak Faly Wurendarasto selaku moderator rapat menegaskan bahwa evaluasi ini menjadi momentum penting bagi OPD untuk terbuka terhadap capaian dan kendala program.
“OPD harus jujur menyampaikan kendala. Jika fisik rendah, jelaskan penyebabnya. Begitu juga dengan keuangan. Tujuannya agar perbaikan bisa segera dilakukan,” katanya.
Dari hasil evaluasi sementara, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) menjadi salah satu OPD dengan kinerja terbaik — realisasi fisik mencapai 99,06 persen dan keuangan 88,15 persen.
“Capaian ini patut menjadi contoh bagi perangkat daerah lain untuk mempercepat progres menjelang akhir tahun anggaran,” tutup Syamsurizal.****
