Pekanbaru | Riauindependen.co.id | DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Riau menyampaikan penegasan resmi terkait maraknya pemberitaan tidak berimbang yang dinilai merugikan narasumber dan mencederai etika jurnalistik. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris SPRI Riau, Bidnen SH, pada Selasa (18/11) di Pekanbaru.
Bidnen mengungkapkan bahwa SPRI Riau menerima sejumlah laporan dari narasumber yang keberatan atas pemberitaan yang tendensius, minim verifikasi, dan mengarahkan opini. Ia menilai kondisi ini sebagai indikasi bahwa sebagian media telah menyimpang dari prinsip dasar pers yang merdeka, akurat, dan objektif.
Menurutnya, pelanggaran keberimbangan tidak hanya merusak reputasi media, tetapi juga berpotensi menimbulkan keresahan publik, termasuk di lembaga kepolisian, kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya.
“Pemberitaan tidak utuh dan sarat opini adalah bentuk pengingkaran terhadap tugas pers. Pers harus meluruskan informasi, bukan menambah bias,” tegas Bidnen.
Ia menambahkan bahwa media besar maupun kecil harus kembali pada marwah pers: menyampaikan fakta, bukan interpretasi yang menguntungkan pihak tertentu. Hubungan bisnis atau kemitraan, lanjutnya, tidak boleh mengintervensi independensi redaksi.
“Jika kepercayaan publik diperdagangkan demi kepentingan tertentu, yang rusak bukan hanya media itu, tapi juga kualitas demokrasi,” ujarnya.
Bidnen juga mengimbau masyarakat agar lebih kritis dan tidak langsung mempercayai informasi hanya karena media tersebut berlabel nasional atau terkenal. “Informasi benar lahir dari proses jurnalistik yang benar, bukan dari besar kecilnya perusahaan media,” katanya.
Sebagai langkah konkret, SPRI Riau membuka ruang edukasi literasi media dan siap menampung aduan masyarakat maupun institusi yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tidak berimbang.
“SPRI Riau komit mengawal integritas pers. Jika ada pihak yang dirugikan, kami siap menindaklanjuti. Pers harus kembali menjadi penjaga kebenaran, bukan alat menggiring opini,” tutup Bidnen.****
