Siak | Riauindependen.co.id | Pemerintah Kabupaten Siak memperkuat langkah percepatan pembangunan sektor perkebunan sawit rakyat melalui pembukaan Forum Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah oleh Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, di Zamrud Room, Komplek Rumah Rakyat, Rabu (26/11/2025). Forum ini menjadi wadah koordinasi strategis antara pemerintah daerah, petani, koperasi, dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan akses pendanaan pusat, khususnya melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Bupati Afni menegaskan forum ini dibentuk untuk menjawab persoalan mendasar petani sawit, mulai dari kebutuhan infrastruktur kebun, terutama pembangunan jalan produksi, hingga percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Ini forum percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peremajaan dan pengembangan sawit rakyat berkelanjutan. Infrastruktur kebun harus tersedia, dan peluang pendanaan dari pusat sangat besar untuk kita akses,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, hasil kunjungan Pemkab Siak ke BPDPKS menunjukkan tersedianya anggaran nasional mencapai Rp7 triliun, namun pemanfaatannya masih minim karena daerah jarang mengajukan proposal.
“Mereka menunggu usulan dari daerah. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Anggaran tersedia luas, tinggal kita jemput,” tegas Bupati Afni.
Kabupaten Siak memiliki perkebunan sawit rakyat seluas sekitar 220.974 hektare. Namun banyak keluhan terkait jalan produksi yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya oleh APBD. Bupati menegaskan bahwa solusi harus ditempuh melalui pendanaan non-APBD.
“Kita harus berjuang bersama. Buktinya, kita sudah berhasil mengakses pendanaan pusat. Tinggal kita perkuat koordinasi,” ujarnya.
Afni juga menyoroti rendahnya capaian ISPO di Siak yang baru sekitar 1.226 hektare atau 0,6 persen dari potensi. Menurutnya, kendala SDM, perubahan regulasi, dan lemahnya organisasi petani menjadi faktor penghambat.
“Forum ini harus hidup. Kita wajib menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat dan jangan biarkan petani berjalan sendiri,” tegasnya.
Ia meminta pembentukan sekretariat forum di bawah Bapperida sebagai pusat konsultasi teknis bagi petani dan koperasi—mulai dari penyusunan dokumen PSR hingga sarpras.
“Tugas pemerintah adalah mempermudah, bukan mempersulit,” tambahnya.
Kabid Ekonomi dan SDA Bapperida, Andi Darmawan, ST, MT, menegaskan forum ini menjadi titik krusial percepatan administrasi proposal PSR, sarpras, termasuk dukungan teknis.
“Kendala utama petani adalah penyusunan peta, gambar, dan perhitungan teknis jalan produksi. Melalui sekretariat ini, kita bisa berkolaborasi dengan PU untuk membantu kebutuhan sertifikasi teknis,” jelasnya.****
