BAGANSIAPIAPI, ROHIL | Riauindependen.co.id | Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir meminta seluruh pemangku kepentingan mempercepat pencapaian Open Defecation Free (ODF), karena hingga akhir 2025 baru 52 persen desa atau 99 desa yang berstatus ODF. Akibatnya, 48 desa lainnya belum dapat menerima bantuan sanitasi, termasuk pembangunan jamban.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rokan Hilir melalui Kepala Dinas Kesehatan, Afrida, S.Kep, SKM, M.Kes, saat membuka Koordinasi Lintas Sektor Percepatan ODF Tahun 2025 di Bagansiapiapi, Kamis (4/12/2025).
Afrida menegaskan, pencapaian ODF merupakan syarat mutlak agar desa dapat menerima intervensi program sanitasi dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk bantuan jamban melalui Dinas Perkim.
“Perkuat kepemimpinan di tingkat kecamatan dan kepenghuluan, lalu lakukan pendekatan yang humanis berbasis masyarakat. Koordinasi Puskesmas dengan kecamatan harus lebih solid,” tegas Afrida.
Ia menjelaskan, percepatan ODF sangat berkorelasi dengan penurunan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, yang selama ini menjadi faktor risiko utama stunting dan penghambat pertumbuhan anak.
Saat ini, kata Afrida, hanya Kecamatan Sinembah Raya yang telah mencapai ODF 100 persen, sementara 48 desa lainnya tersebar di hampir seluruh kecamatan. Ia meminta setiap camat, lurah, dan penghulu menyusun rencana kerja bertahap lima tahunan untuk menuntaskan target ODF.
Selain itu, Afrida juga mendorong optimalisasi TP Posyandu yang kini mengintegrasikan enam layanan dasar, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan, dan keuangan inklusif. Melalui forum ini, warga diharapkan dapat melaporkan langsung kebutuhan jamban dan sanitasi rumah tangga.
Menurutnya, esensi ODF bukan sekadar membangun jamban, tetapi mengubah pola pikir masyarakat agar tidak lagi melakukan praktik buang air besar sembarangan. “Kesadaran kolektif inilah yang menentukan masa depan sanitasi Rohil,” ujarnya.
Ketua Panitia, Joko Sujarno, menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor ini menitikberatkan pada keterpaduan kerja Puskesmas, pemerintah desa, dan stakeholder, dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama perubahan perilaku.
Kegiatan ini diikuti 140 peserta yang terdiri dari 18 camat, 21 kepala Puskesmas, 21 penanggung jawab kesehatan lingkungan, 75 penghulu, serta enam OPD terkait. Narasumber berasal dari Seksi Kesling SDA Disnaker Provinsi Riau dan Bappeda Rohil.
Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat penghargaan desa ODF yang diberikan secara simbolis oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen desa dalam mewujudkan sanitasi layak.****
