Pekanbaru | riauindependen.co.id | Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih empat penghargaan dalam Evaluasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah se-Provinsi Riau.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, H. Fauzi Efrizal, S.Si., M.Si., pada Kamis, 4 Desember 2025, bertempat di Aula Hangtuah Kantor Wilayah DJP Riau, Pekanbaru. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan 12 kabupaten/kota se-Riau sebagai wujud penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah.
Kepala Kanwil DJP Riau, Ardiyanto Basuki, dalam sambutannya menegaskan bahwa kerja sama tripartit merupakan langkah strategis untuk mempersempit celah pengawasan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara. “Sinergi ini mendorong kemandirian fiskal daerah melalui pertukaran data, pengawasan bersama, dan penguatan kapasitas,” ujarnya.
Dalam evaluasi tersebut, Kabupaten Rokan Hilir meraih empat kategori penghargaan, yaitu:
1. Peringkat 1 – Kuantitas Data ILAP Regional Tahun 2025
2. Peringkat 2 – Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Tahun 2025
3. Peringkat 3 – Penyampaian Usulan DSPB Teraktif
4. Peringkat 3 – Persentase Desa yang Melakukan Pembayaran Pajak Tahun 2025
Sekda Rohil, H. Fauzi Efrizal, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah. “Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik serta kontribusi daerah terhadap pembangunan nasional,” tegasnya.
PKS Tripartit sendiri merupakan kerja sama strategis DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah yang bertujuan:
Mengoptimalkan penerimaan pajak pusat dan daerah; Memperkuat pertukaran data perpajakan; Melakukan pengawasan bersama terhadap wajib pajak; Meningkatkan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah.
Dengan raihan ini, Rokan Hilir menegaskan diri sebagai daerah yang proaktif, taat fiskal, dan mitra strategis pemerintah pusat dalam memperkuat fondasi keuangan negara—prestasi yang tak sekadar angka, tetapi bukti kerja nyata.****
