Siak | Riauindependen.co.id | Bupati Siak Afni Zulkifli meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Siak memprioritaskan pembelian hasil pertanian serta produk UMKM lokal guna mendorong perputaran ekonomi daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Afni dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Program MBG Kabupaten Siak yang digelar di Kantor Bupati Siak, Rabu (11/3/2026).
Afni menegaskan, tujuan utama program MBG yang digagas Presiden bukan hanya untuk pemenuhan gizi anak, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat melalui UMKM dan sektor pertanian lokal. Namun, ia menyayangkan masih adanya dapur SPPG yang lebih banyak berbelanja bahan makanan dari luar daerah.
“Di Kabupaten Siak ada 1.568 UMKM, sebagian bergerak di sektor pertanian dan perikanan. Sangat disayangkan jika dapur SPPG lebih banyak berbelanja ke Pekanbaru, sementara produk lokal hanya menjadi pelengkap,” tegas Afni.
Saat ini terdapat 56 unit SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Siak. Afni meminta pengelola yayasan dan SPPG agar berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan dinas terkait untuk menemukan serta membina UMKM yang dapat memasok kebutuhan dapur MBG.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak siap memfasilitasi pencarian UMKM serta mendampingi pengembangan usaha mereka agar mampu memenuhi kebutuhan program MBG.
“Utamakan produk UMKM lokal. Jika yayasan membutuhkan pemasok, pemerintah daerah melalui dinas terkait akan membantu mencarikan dan membina UMKM tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Afni menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mengawal keberhasilan program MBG sebagai program prioritas nasional, termasuk memastikan kualitas gizi makanan yang diberikan kepada anak-anak.
Pemkab Siak juga akan mengaktifkan puskesmas serta memperkuat peran tenaga ahli gizi guna mengawasi kualitas makanan yang disajikan dalam program tersebut.
Dalam kesempatan itu, Afni juga menyoroti laporan mengenai menu MBG selama Ramadan yang dinilai belum optimal, seperti hanya berisi kacang, pisang, dan kue.
“Ada laporan menu untuk anak-anak PAUD hanya kacang-kacangan dan kue. Padahal bahan tersebut bisa diolah menjadi makanan yang lebih layak dan bergizi bagi anak-anak,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pangan Gizi (KPPG) Pekanbaru Syartiwidya menyarankan agar UMKM di Siak diperkuat melalui kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) serta difasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan untuk menambah modal usaha.
Menurutnya, dukungan permodalan sangat penting karena kebutuhan dapur MBG cukup besar. Sebagai contoh, satu dapur bisa membutuhkan hingga 2.500 porsi makanan atau produk UMKM setiap hari.
Ia juga mendorong pengembangan konsep “one product one village” agar setiap desa memiliki produk unggulan yang dapat mendukung rantai pasok MBG.
Syartiwidya menjelaskan, setiap SPPG mempekerjakan sekitar 50 orang tenaga kerja, belum termasuk petani dan UMKM pemasok bahan makanan. Dengan estimasi anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan untuk satu SPPG, maka potensi perputaran dana di Kabupaten Siak dapat mencapai Rp56 miliar hingga Rp65 miliar selama pelaksanaan program.
“Sebanyak 93 persen dana MBG kembali ke masyarakat melalui pembelian bahan pangan dan pembayaran tenaga kerja. Karena itu, perputaran ekonomi ini harus tetap berada di Kabupaten Siak,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan komitmennya untuk mengawal program MBG agar berjalan efektif, meningkatkan gizi anak, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui UMKM dan sektor pertanian daerah.**Inf
