Pekanbaru, Riauindependen.co.id | Dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Rokan Hilir (Rohil) senilai Rp. 19 milyar semakin memanas. Sejumlah mahasiswa menuntut transparansi dan langkah tegas dari aparat penegak hukum guna mengusut tuntas kasus ini, Rabu (26/02/2025).
Dugaan penyelewengan dana CSR BUMD Rohil mencuat setelah berbagai program yang seharusnya berdampak bagi masyarakat tidak memiliki kejelasan realisasi. Mahasiswa menilai ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana ini berpotensi merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah serta BUMD.
Ketua Forum Diskusi Mahasiswa Rokan Hilir, Nanang, dengan tegas mendesak Kejaksaan Tinggi Riau untuk segera menyurati Kejaksaan Agung agar mempercepat pengusutan kasus ini. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus segera dilakukan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Kami melihat banyak kejanggalan dalam pengelolaan dana CSR ini. Dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru tidak jelas realisasinya. Oleh karena itu, kami meminta transparansi dan langkah konkret dari pihak berwenang,” ujar Nanang.
Mahasiswa menyoroti minimnya keterbukaan informasi terkait alokasi dana CSR. Mereka menuntut pemerintah daerah dan manajemen BUMD untuk secara terbuka memberikan laporan pertanggungjawaban kepada publik agar jelas ke mana dana tersebut telah disalurkan.
Forum Diskusi Mahasiswa mendesak Kejaksaan Tinggi Riau untuk mempercepat penyelidikan dan menetapkan tersangka jika ditemukan indikasi penyimpangan. Mereka menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh menjadi sekadar isu sesaat tanpa tindakan nyata.
“Jika memang ada dugaan korupsi, maka harus diusut tuntas, dan pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Kami akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” tambah salah satu mahasiswa.
Kasus dugaan korupsi dana CSR BUMD Rohil Rp19 milyar terus menjadi perhatian publik. Desakan mahasiswa ini menunjukkan bahwa generasi muda tidak tinggal diam dalam menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Mereka berkomitmen untuk terus menyuarakan keadilan hingga kasus ini mencapai titik terang dan hukum ditegakkan dengan adil.
Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, kini sorotan publik tertuju pada langkah yang akan diambil oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus ini.(tamrin)
