Pekanbaru | Riauindependen.co.id | Bupati Siak, Afni Z, menegaskan pentingnya perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap perbaikan infrastruktur jalan sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2025–2029, yang digelar di Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, pada Senin (30/6/2025).
Musrenbang tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, serta dihadiri oleh para bupati se-Riau, termasuk Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE, dan perwakilan Bappenas RI, Anang B. Gunawan, yang hadir secara virtual.
Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Wahid menekankan bahwa Musrenbang bukan sekadar kegiatan tahunan, tetapi forum strategis untuk menyatukan visi dan arah pembangunan jangka menengah Riau. Ia menyampaikan visi besar RPJMD 2025–2029 yaitu “Riau Bedelaw”, yakni Riau yang berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, religius, dan maju.
Lebih lanjut, Gubernur juga menegaskan komitmen Provinsi Riau dalam menurunkan emisi karbon sebesar 20 juta ton per tahun, yang diproyeksikan menghasilkan potensi penerimaan sebesar Rp4 triliun per tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap Paris Agreement.
Sementara itu, Bupati Siak Afni Z menyuarakan keprihatinannya atas kondisi jalan rusak berat di ruas KM 11 Tualang hingga KM 11 Koto Gasib, yang menjadi penghubung utama antar kabupaten. Ia meminta agar Pemerintah Provinsi Riau mengambil alih tanggung jawab jalan tersebut atau bahkan mengusulkannya sebagai jalan nasional, mengingat posisi strategis jalan tersebut dalam mendukung mobilitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Kabupaten Siak memiliki jaringan jalan terkecil di Provinsi Riau, hanya sekitar 110,3 km atau 4,10 persen. Namun, Siak adalah penyumbang terbesar ketiga PDRB Riau. Setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi, Siak menyumbang Rp590,7 miliar. Ini perlu mendapat perhatian serius,” jelas Afni.
Afni juga mengusulkan pemasangan portal tonase (odol) dan meminta dukungan Gubernur untuk menjadikan Istana Siak sebagai kawasan pariwisata strategis nasional, serta penyelesaian konflik agraria akibat dominasi lahan HTI dan HGU, yang menyebabkan keterbatasan akses petani terhadap lahan produktif.
“Kami butuh dukungan untuk penataan lahan agar masyarakat, khususnya petani, tidak terus terpinggirkan,” tambahnya.
Musrenbang ini menjadi panggung penting bagi kepala daerah untuk memperjuangkan program prioritas dan menyatukan langkah demi terwujudnya pembangunan Provinsi Riau yang inklusif dan berkelanjutan.****
