Bupati Afni Ungkap Dukungan APBN Rp370,84 Miliar untuk Siak

SIAK | Riauindependen.co.id | Kabupaten Siak memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp370,84 miliar sepanjang 2026. Dana tersebut mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, pelestarian cagar budaya, serta penguatan sektor pertanian dan perkebunan rakyat.

Bupati Siak Afni Zulkifli mengungkapkan hal itu dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Siak dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura, Senin (12/10/2026).

Afni mengatakan, dukungan tersebut diperoleh melalui komunikasi dan koordinasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Keterbatasan APBD tidak menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Melalui komunikasi dan koordinasi, kami terus memperjuangkan agar pembangunan Kabupaten Siak tetap memperoleh dukungan melalui APBN,” kata Afni.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat bukan sekadar capaian nominal, melainkan upaya menjaga kesinambungan pembangunan, meningkatkan pelayanan dasar, dan memperkuat perekonomian masyarakat.

Salah satu dukungan terbesar dialokasikan untuk infrastruktur dan irigasi. Melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), pembangunan jalan rigid beton pada ruas Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan dilanjutkan sepanjang total 3,5 kilometer.

Pekerjaan tersebut terdiri atas segmen pertama sepanjang 1,8 kilometer senilai Rp25,67 miliar dan segmen kedua sepanjang 1,7 kilometer senilai Rp24,24 miliar. Total anggaran kedua segmen mencapai Rp49,91 miliar.

Selain itu, Siak memperoleh dukungan Rp90,84 miliar untuk pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di 50 titik, Rp48,97 miliar untuk peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi utama, serta Rp3,39 miliar untuk pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Bungaraya dan Sabak Auh.

Program tersebut diharapkan memperbaiki konektivitas wilayah, mendukung produktivitas pertanian, dan memperluas akses air bersih bagi masyarakat.

Di sektor perumahan, pemerintah pusat mendukung rehabilitasi 541 unit rumah melalui program bedah rumah dengan anggaran Rp10,82 miliar.

Sementara itu, sektor pendidikan memperoleh alokasi Rp54,2 miliar untuk revitalisasi 85 satuan pendidikan pada 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan 2025, ketika Siak memperoleh pagu Rp31,9 miliar untuk 36 satuan pendidikan.

“Alhamdulillah, di tahun 2026 ini mengalami peningkatan yang signifikan lebih dari 100 persen, mencakup revitalisasi 85 satuan pendidikan, dengan anggaran mencapai Rp54,2 miliar dan kemungkinan akan terus bertambah,” ujar Afni.

Dukungan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta menunjang kegiatan belajar mengajar.

Di bidang kesehatan, dukungan APBN mencakup pembangunan gedung Cytotoxic Drugs Safety Cabinet (CDSC) di RSUD Tengku Rafi’an senilai Rp1,3 miliar.

Pemerintah pusat juga mendukung pengadaan tiga unit FDR X Air Portable X-Ray beserta perangkat lunak Laptop QXR AI Software senilai Rp3,84 miliar, alat mammografi Rp1,5 miliar, serta pembangunan instalasi gawat darurat (IGD) senilai Rp450 juta.

Dukungan lainnya meliputi pengadaan peralatan kesehatan untuk puskesmas dan puskesmas pembantu serta 47 paket alat laboratorium bagi Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Siak.

Pemkab Siak juga memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk mempertahankan warisan sejarah dan kebudayaan Melayu.

Sejumlah program yang memperoleh dukungan meliputi rehabilitasi Museum Istana Asserayah Al Hasyimiyah Siak senilai Rp2,2 miliar dan Museum Budaya dan Sejarah Siak Balairung Sri sebesar Rp2,7 miliar.

Selain itu, dialokasikan Rp600 juta untuk perencanaan dan pengawasan rehabilitasi Istana dan Museum Balairung Sri, Rp272 juta untuk pemeliharaan Museum Balairung Sri, serta Rp227 juta untuk penyelenggaraan pameran temporer.

Afni mengatakan, keterbatasan anggaran daerah tidak boleh menghambat upaya pelestarian budaya. Pemkab Siak juga akan terus mengupayakan anggaran untuk rehabilitasi lanjutan sejumlah museum dan bangunan budaya dengan kebutuhan diperkirakan mencapai Rp9 miliar hingga Rp10 miliar.

Pada sektor pertanian, Siak memperoleh bantuan 161 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan nilai lebih dari Rp15,57 miliar.

Bantuan tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas petani, mempercepat pekerjaan prapanen dan pascapanen, serta menekan biaya operasional usaha tani.

Dukungan untuk perkebunan rakyat juga disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Koperasi Sekato Jaya Lestari memperoleh bantuan pupuk dan pestisida sebanyak 977.468 kilogram/liter.

Peningkatan jalan kebun diberikan kepada Gapoktan Gaharu Sejahtera sepanjang 11,35 kilometer dan Koperasi Produsen Syariah Tunas Karya Sejahtera sepanjang 18,4 kilometer.

Sementara itu, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjangkau 646 pekebun dengan luas lahan 1.490,63 hektare dan nilai dana Rp89,41 miliar.

Di bidang peningkatan keterampilan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja (BLK) Siak turut memperoleh dukungan pelatihan senilai Rp658 juta bagi putra-putri daerah.

Afni menegaskan, Pemkab Siak akan terus mengusulkan program prioritas daerah kepada kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya.

Menurutnya, kesiapan perencanaan, dokumen teknis, dan persyaratan administrasi menjadi faktor penting agar usulan pembangunan dapat memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat.

“Program-program prioritas Siak akan terus kita bawa secara aktif ke kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya, dengan memastikan kesiapan perencanaan, dokumen teknis, dan persyaratan lainnya, sehingga dukungan melalui APBN dapat semakin banyak masuk ke Kabupaten Siak pada masa-masa yang akan datang,” kata Afni.

Ia berharap sinergi pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus diperkuat agar pembangunan, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, dan pelestarian warisan budaya Melayu tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.****




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Optimized by Optimole