SIAK | Riauindependen.co.id | Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI, Thomas Nifinluri, mengapresiasi kolaborasi Pemerintah Kabupaten Siak bersama TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan dan masyarakat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Apresiasi tersebut disampaikan Thomas saat melakukan kunjungan ke Kabupaten Siak, Jumat (11/9/2026). Menurutnya, kerja sama lintas pihak menjadi kunci dalam mengendalikan karhutla, khususnya di wilayah yang memiliki kawasan hidrologi gambut yang luas.
“Kerja sama dan kolaborasi gotong royongnya sangat luar biasa. Memang kerja-kerja seperti ini yang seharusnya terus digelorakan karena menjadi kunci dalam pengendalian karhutla,” ujar Thomas.
Ia menilai kondisi geografis Siak yang sebagian wilayahnya merupakan kawasan gambut membuat daerah tersebut membutuhkan perhatian khusus. Peta kawasan hidrologi gambut, kata Thomas, harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan strategi pengendalian kebakaran.
“Kabupaten Siak merupakan daerah yang rawan karhutla. Kami sangat mengapresiasi seluruh pihak yang ikut terlibat dalam pengendalian karhutla,” katanya.
Thomas juga menyebut prediksi BMKG menunjukkan puncak musim kemarau berlangsung pada September dan berpotensi berlanjut hingga awal 2027. Karena itu, Kemenhut menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi peningkatan karhutla dan mencegah meluasnya kabut asap.
“ Kita akan siapkan strategi, mulai dari modifikasi cuaca hingga skema pemantauan darat dan udara dengan mengerahkan sumber daya yang ada,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Siak Syamsurizal menyampaikan kondisi penanganan karhutla di lapangan sekaligus menyerahkan dokumen permohonan dukungan kepada Kementerian Kehutanan.
Syamsurizal mengatakan sebagian besar titik kebakaran berada di lahan gambut dan kawasan hutan sehingga membutuhkan penanganan serius. Kondisi tersebut juga dihadapkan pada keterbatasan sarana, peralatan dan anggaran operasional pemerintah daerah.
“Kami bekerja seikhlas-ikhlasnya tanpa memandang bulu. Kami berusaha bagaimana agar api segera padam. Yang kami jaga adalah keselamatan masyarakat sekaligus kawasan hutan tempat satwa tinggal yang juga menjadi aset negara,” ujarnya.
Ia berharap kunjungan Kemenhut menjadi ruang diskusi sekaligus langkah awal untuk memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pengendalian karhutla di Kabupaten Siak.
“Penanganan karhutla di Siak kami lakukan secara gotong royong bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, perusahaan hingga masyarakat,” kata Syamsurizal.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Siak Novendra Kasmara menyebut hingga 10 September 2026, luas karhutla di Kabupaten Siak mencapai 273,423 hektare. Dari luasan tersebut, 111,33 hektare berada di kawasan hutan, sedangkan sisanya berada di lahan masyarakat.
Penanganan dilakukan secara terpadu sejak status siaga karhutla ditetapkan pada Februari 2026. Pemerintah membentuk Satgas Karhutla, meningkatkan patroli dan mitigasi, serta melakukan pemantauan dan pelaporan hotspot maupun fire spot secara berkala kepada pemerintah provinsi hingga BNPB.
Namun, memasuki Agustus hingga September 2026, eskalasi karhutla meningkat di sejumlah wilayah, antara lain kawasan Taman Nasional Zamrud, Kampung Dayun, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu hingga Tasik Betung.
Kondisi tersebut menyebabkan personel dan peralatan harus dibagi untuk menangani kebakaran di beberapa lokasi secara bersamaan.
“Tantangan terbesar di lapangan adalah keterbatasan anggaran, alat berat, logistik, serta kebutuhan operasional untuk penanganan kebakaran di lahan gambut,” ujar Novendra.**/red
