SIAK | Riauindependen.co.id | Bupati Siak Afni Zulkifli terus mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan pariwisata daerah dengan mengusulkan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) kembali ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) serta memperjuangkan revitalisasi Istana Kesultanan Siak kepada pemerintah pusat.
Upaya tersebut disampaikan Afni usai melakukan pertemuan dengan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dida Gardera, di Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Dalam pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Siak memaparkan dua agenda prioritas, yakni pengusulan kembali status PSN bagi KITB dan dukungan revitalisasi Istana Siak sebagai salah satu ikon sejarah dan budaya Melayu di Indonesia.
Afni menjelaskan, KITB sebelumnya pernah ditetapkan sebagai PSN pada tahun 2018. Namun, status tersebut tidak lagi melekat sejak 2019. Saat ini, berdasarkan hasil pembahasan dengan Kemenko Perekonomian, KITB dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan utama untuk kembali diusulkan menjadi PSN.
“Kami menyampaikan harapan besar agar Kawasan Industri Tanjung Buton kembali masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional karena memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir timur Sumatera,” ujar Afni.
Menurutnya, salah satu syarat utama kawasan industri berstatus PSN adalah ketersediaan lahan minimal 50 hektare. KITB saat ini memiliki lahan berstatus clear and clean serta bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) seluas sekitar 600 hektare, dengan total pengembangan kawasan mencapai lebih dari 3.000 hektare.
Selain itu, lokasi KITB dinilai sangat strategis karena berada di jalur perdagangan internasional Selat Malaka serta didukung akses jalan nasional yang telah terhubung langsung ke kawasan industri tersebut.
Afni menegaskan, apabila status PSN kembali diperoleh, berbagai aspek pendukung investasi seperti pembangunan infrastruktur, percepatan perizinan, pengelolaan lingkungan, hingga insentif investasi akan lebih mudah direalisasikan sehingga meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investor.
Meski belum berstatus PSN, KITB saat ini telah menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah investor telah menanamkan modalnya di kawasan tersebut, termasuk investasi galangan kapal senilai sekitar Rp300 miliar. Bahkan dalam waktu dekat akan dilakukan peresmian investasi baru dengan nilai mencapai Rp1 triliun.
Selain sektor industri, Pemerintah Kabupaten Siak juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pariwisata, khususnya revitalisasi Istana Kesultanan Siak yang merupakan salah satu warisan sejarah penting di Provinsi Riau.
Afni menyampaikan bahwa selama ini program revitalisasi destinasi wisata nasional lebih banyak difokuskan pada kawasan prioritas tertentu. Karena itu, Pemkab Siak memaparkan berbagai keunggulan daerah yang dinilai layak memperoleh dukungan pemerintah pusat, mulai dari nilai sejarah, kekayaan budaya Melayu, posisi geografis yang strategis, hingga kemudahan akses transportasi.
“Kami menjelaskan bahwa Siak memiliki sejarah yang kuat, budaya yang kaya, serta potensi wisata yang besar sehingga layak menjadi perhatian dalam program pengembangan pariwisata nasional,” katanya.
Menanggapi usulan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meminta Pemerintah Kabupaten Siak segera melengkapi proposal dan dokumen pendukung sebagai bahan pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat.
“Kami diminta segera menyiapkan proposal dan berbagai bahan pendukung. Insya Allah akan terus kami kawal agar masuk dalam skala prioritas pembangunan nasional ke depan,” tutup Afni.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Siak dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi berbasis investasi sekaligus menjaga dan mengembangkan warisan sejarah serta budaya daerah sebagai aset strategis pembangunan berkelanjutan.**red/Inf
