SIAK | Riauindependen.co.id | Investasi senilai sekitar Rp1,6 triliun akan masuk ke Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kabupaten Siak, Riau. Pemerintah Kabupaten Siak menargetkan investasi tersebut dapat menyerap sedikitnya 700 tenaga kerja dalam dua tahun ke depan, dengan prioritas bagi masyarakat lokal, khususnya generasi muda Siak.
Hal itu disampaikan Bupati Siak Afni Zulkifli saat menghadiri penutupan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat Kecamatan Siak di Kampung Langkai, Rabu (7/10/2026) malam.
Afni mengatakan, pemerintah daerah menginginkan investasi yang masuk ke Siak memberikan dampak nyata terhadap masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan kegiatan ekonomi baru.
“Insya Allah dua tahun dari sekarang tidak kurang dari 700 tenaga kerja akan terserap di satu perusahaan ini saja. Kami tekankan, tolong prioritaskan anak-anak muda Siak,” kata Afni.
Menurut Afni, Pemkab Siak tidak ingin investasi berhenti pada seremoni peresmian semata. Pemerintah daerah akan memastikan perusahaan memenuhi berbagai persyaratan dan memiliki kesiapan nyata untuk menjalankan kegiatan industrinya.
Ia menyebut kesiapan tersebut antara lain mencakup pembersihan lahan, realisasi investasi, penyelesaian perizinan, penyusunan master plan, hingga kesiapan perusahaan dalam melakukan perekrutan tenaga kerja.
“Saya tidak mau investasi ini hanya gunting pita saja. Saya baru mau meresmikan kalau mereka betul-betul sudah membersihkan lahan, meletakkan duitnya, menyelesaikan izin, membuat master plan dan sudah siap merekrut muda-muda Siak,” ujarnya.
Pemkab Siak berharap aktivitas industri di KITB tidak hanya menciptakan lapangan kerja secara langsung, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat.
Pertumbuhan industri di kawasan tersebut diharapkan membuka peluang bagi sektor perdagangan, jasa, transportasi, UMKM, serta berbagai usaha pendukung lainnya.
Pengembangan KITB juga diarahkan menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah tantangan fiskal daerah, termasuk perubahan penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH).
Afni menilai Siak perlu mempersiapkan sumber ekonomi alternatif agar perekonomian daerah tidak bergantung pada sektor minyak dan gas.
“Minyak kita suatu hari akan habis. Kita harus menyiapkan pintu-pintu ekonomi yang lain,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong KITB menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri di Kabupaten Siak.
Selain mendorong investasi, Pemkab Siak juga membuka peluang kerja sama ekonomi dengan Lembaga Adat Melayu. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi lembaga adat sehingga kegiatan pelestarian adat dan budaya tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Afni berharap DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama menjaga iklim investasi di Kabupaten Siak.
Menurutnya, keberhasilan investasi tidak semata-mata diukur dari besarnya modal yang ditanamkan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Dengan rencana investasi sekitar Rp1,6 triliun di KITB, Pemkab Siak menargetkan kawasan tersebut menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi baru.
Indikator yang diharapkan meliputi penyerapan tenaga kerja lokal, tumbuhnya usaha masyarakat, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta bertambahnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Siak.***/r
