Siak | Riauindependen.co.id | Pemerintah Kabupaten Siak bersama utusan Presiden RI meluruskan informasi yang berkembang terkait dokter spesialis di RSUD Siak. Klarifikasi ini disampaikan dalam pertemuan resmi yang berlangsung di Ruang Kerja Wakil Bupati Siak, Selasa (21/4/2026).
Asisten I Penasihat Khusus Presiden RI, Prof. Farhat, Wakil Bupati Siak Syamsurizal, jajaran Pemkab Siak, manajemen RSUD Siak, serta perwakilan dokter spesialis.
Pertemuan bertujuan mengklarifikasi isu pembayaran hak dokter spesialis serta memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ruang Kerja Wakil Bupati Siak, Kabupaten Siak. Beredarnya informasi di masyarakat yang menyebutkan dokter spesialis tidak menerima gaji dalam periode tertentu, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap layanan kesehatan.
Melalui dialog langsung dan penyampaian data faktual, pemerintah pusat dan daerah menegaskan bahwa kewajiban terhadap dokter spesialis ASN meliputi gaji, jasa layanan, dan THR telah dipenuhi. Penyesuaian hanya terjadi pada komponen Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Prof. Farhat menegaskan bahwa informasi terkait tidak dibayarkannya gaji tidak sesuai fakta. Ia juga mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral tenaga kesehatan sebagai ASN untuk tetap mengutamakan pelayanan publik.
“Pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menambahkan bahwa penyesuaian TPP sebesar 50 persen berlaku merata bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Siak sebagai langkah kebijakan fiskal yang terukur.
Pemerintah Kabupaten Siak menegaskan komitmen untuk menyelesaikan kewajiban secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, sekaligus menjaga stabilitas pelayanan kesehatan agar tetap optimal bagi masyarakat.
Pertemuan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat koordinasi, menjaga kondusivitas, serta memastikan pelayanan kesehatan di RSUD Siak tetap berjalan tanpa gangguan.****
