Siak | Riauindependen.co.id | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak, Romy Lesmana Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong keterlibatan pelaku UMKM lokal dalam program pengadaan seragam sekolah gratis, dengan tetap mematuhi regulasi penggunaan anggaran pemerintah.
Pernyataan ini disampaikan pada Rabu (22/4/2026) di Siak, sebagai respons atas dinamika pelaksanaan program yang menggunakan dana APBD. Romy menekankan bahwa seluruh proses pengadaan wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
“Penggunaan uang rakyat harus taat aturan. Pelibatan UMKM adalah keinginan sejak awal, namun tidak boleh melanggar regulasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pada skala kecil seperti pengadaan melalui Badan Amil Zakat Nasional, UMKM lokal dapat dilibatkan secara lebih fleksibel. Lebih dari 40 penjahit berhasil memproduksi sekitar 1.000 pasang seragam.
Namun, untuk pengadaan besar mencapai sekitar 24 ribu pasang, mekanisme wajib melalui sistem e-catalog. Dalam skema ini, UMKM lokal menghadapi kendala daya saing harga dan kesiapan administrasi, termasuk kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Romy mengungkapkan, harga yang ditawarkan UMKM berkisar Rp110 ribu per pasang, jauh di atas harga pihak ketiga yang berada di kisaran Rp45 ribu hingga Rp55 ribu. Selain itu, dari ratusan penjahit, hanya satu yang telah memiliki NIB.
Akibatnya, sebagian besar UMKM memilih mundur dari proses pengadaan setelah mengikuti sejumlah tahapan pembahasan.
Faktor waktu juga menjadi pertimbangan utama, mengingat program ini merupakan janji pemerintah yang telah direncanakan sejak tahun sebelumnya, sehingga keterlambatan berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Siak akan memperkuat kesiapan UMKM melalui percepatan pengurusan NIB serta pembentukan koperasi penjahit lokal agar mampu memenuhi standar pengadaan pemerintah.
“Ibu Bupati dan Wakil Bupati menegaskan, jika UMKM belum bisa dilibatkan, maka program akan dievaluasi. Negara harus mempermudah, bukan mempersulit,” ujar Romy.
Ia menutup dengan harapan agar anggaran daerah dapat berputar di wilayah sendiri dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Siak.****
