PEKANBARU | Riauindependen.co.id – Kabupaten Siak meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) atas capaian kepesertaan jaminan kesehatan sebesar 98,47 persen dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 82,72 persen. Namun, di balik capaian tersebut, Bupati Siak Afni Z menyoroti beratnya beban anggaran daerah untuk mempertahankan keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat di tengah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di Halaman Kantor Gubernur Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (12/11/2026).
Usai menerima penghargaan, Afni menyampaikan bahwa keberhasilan mencapai cakupan UHC harus diimbangi dengan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Menurutnya, kondisi fiskal daerah saat ini menjadi tantangan serius, terutama dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan kesehatan masyarakat.
“Ikhtiar kerja tercapai, namun hal ini membebani pola kebijakan alokasi anggaran karena anggaran provinsi dan kabupaten terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Inilah beban yang akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak ke depannya. Oleh karena itu, upaya dan lobi-lobi di tingkat pusat harus dilakukan secara lebih intens dan berkelanjutan,” ungkap Afni.
Ia menegaskan, keberlanjutan program UHC tidak semestinya hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Diperlukan sinergi pembiayaan atau cost sharing antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, dan Pemerintah Kabupaten Siak agar pelayanan kesehatan masyarakat tetap berjalan optimal.
Afni juga berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat memperkuat dukungan anggaran, mengingat kewajiban pembayaran iuran yang ditanggung Pemkab Siak turut menghadapi tekanan akibat kondisi defisit anggaran daerah.
“Tentunya kami berharap pelaksanaan program UHC ini tetap berpedoman pada skema pembagian anggaran (sharing anggaran) oleh Pemerintah Provinsi yang hendaknya bisa semakin membaik. Sebab, beban tunggakan iuran tanggungan Pemkab Siak saat ini juga turut terbebani oleh kondisi defisit anggaran,” tegasnya.
Penghargaan UHC tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan pihak swasta yang dinilai berhasil memenuhi target cakupan kepesertaan jaminan kesehatan sekaligus mendukung pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis.
Penilaian mengacu pada data dasbor resmi BPJS Kesehatan per 1 November 2026, dengan ketentuan minimal cakupan kepesertaan sebesar 90 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen. Dengan capaian 98,47 persen kepesertaan dan 82,72 persen tingkat keaktifan, Kabupaten Siak telah memenuhi kedua indikator tersebut.
Selain Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau juga menerima penghargaan atas capaian UHC tingkat provinsi dengan cakupan kepesertaan mencapai 99,07 persen dan tingkat keaktifan sebesar 81,81 persen.
Piagam penghargaan untuk Pemerintah Provinsi Riau diserahkan langsung oleh Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Nopi Hidayat, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi.
Capaian tersebut menjadi pengakuan atas perluasan akses jaminan kesehatan di Riau. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan keberlanjutan pembiayaan agar predikat UHC tidak sekadar menjadi capaian administratif, melainkan benar-benar menjamin masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara berkesinambungan.****
