SIAK | Riauindependen.co.id | Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pemenuhan hak perempuan dan anak menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, meskipun daerah tengah menghadapi keterbatasan anggaran. Ia menekankan, penghargaan bukan tujuan utama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), melainkan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat yang harus tetap berjalan.
Penegasan tersebut disampaikan Afni saat Pemkab Siak mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 dan Verifikasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Zamrud, Kompleks Rumah Rakyat, Kabupaten Siak, tersebut mengevaluasi kebijakan, kelembagaan, program, serta capaian pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan.
Afni mengakui, kondisi fiskal daerah yang terbatas menjadi tantangan serius dalam mempertahankan pelayanan dasar bagi perempuan dan anak. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya pemenuhan hak masyarakat.
“Di tengah kondisi fiskal yang kita tahu sangat tidak baik-baik saja, hak-hak dasar dan pelayanan bagi perempuan dan anak pasti memiliki dampak yang sangat signifikan,” ujar Afni.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Siak adalah keterbatasan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Saat ini, sekolah khusus disabilitas hanya tersedia satu unit dan berada di pusat kota, sementara kebutuhan pendidikan juga menjangkau anak-anak di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Siak mengalihfungsikan kendaraan operasional perangkat daerah menjadi bus sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas. Namun, layanan itu sempat terhenti akibat keterbatasan biaya operasional, termasuk bahan bakar minyak (BBM).
Mengetahui kondisi tersebut, Afni menginstruksikan jajarannya agar memastikan kendaraan kembali beroperasi sehingga anak-anak penyandang disabilitas tetap memperoleh akses pendidikan.
“Ketika kami mendapat laporan kendaraan itu sempat berhenti karena tidak ada lagi bensinnya, saya perintahkan bagaimana caranya harus ada bensinnya agar anak disabilitas dan orang tua mereka, terutama ibu, tetap bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah,” tegasnya.
Selain sektor pendidikan, Pemkab Siak juga memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem jemput bola. Petugas diterjunkan langsung ke rumah warga yang mengalami kesulitan mengakses kantor pelayanan, termasuk lanjut usia, ibu hamil, serta anak-anak yang membutuhkan dokumen kependudukan.
“Ketika warga kami tidak mampu datang ke kantor camat, maka pegawai kami yang datang ke rumah-rumah lansia, datang ke rumah ibu hamil, sampai membuatkan KTP bagi anak-anak. Jadi, perempuan dan anak-anak tetap mendapatkan hak-hak pelayanan dasar mereka sampai ke pelosok kampung,” ungkap Afni.
Menurut Afni, langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pelayanan publik dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala kondisi geografis maupun keterbatasan fisik.
Ia kembali menegaskan bahwa Penganugerahan Parahita Ekapraya bukanlah sasaran utama pemerintah daerah. Penghargaan seharusnya menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan hasil kerja pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat, bukan sekadar target administratif.
Afni juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyampaikan data dan fakta secara objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan selama proses verifikasi. Menurutnya, validitas data menjadi dasar penting dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan agar tepat sasaran.
“Kalau data kita palsu, nanti pengambilan kebijakannya juga palsu dan apa yang kita perjuangkan menjadi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Rapat verifikasi tersebut dibuka oleh Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Pemerintah Daerah Wilayah I KemenPPPA, Eni Widiyanti. Kegiatan turut dihadiri Ketua Tim Verifikator KemenPPPA Hanifah, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Fauzi Asni, serta Ketua TP PKK Kabupaten Siak Siti Sarifah.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Siak diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan PUG secara berkelanjutan, sehingga kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak benar-benar diwujudkan melalui kebijakan serta pelayanan publik yang dirasakan langsung masyarakat.****
