11 Tahun Mengabdi, Pekerja PT RAKA Di-PHK Usai Tolak Mutasi, LBH Soroti Prosedur

ROKAN HULU | Riauindependen.co.id | Seorang pekerja PT Riau Agung Karya Abadi (PT RAKA) Kebun Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Talijanolo Buulolo, menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah mengabdi selama kurang lebih 11 tahun. PHK tersebut diterbitkan perusahaan setelah pekerja menolak mutasi kerja dan kemudian dinyatakan mangkir selama lima hari kerja berturut-turut.

Persoalan ini mendapat perhatian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bumi Lancang Kuning yang menerima kuasa pendampingan dari Talijanolo Buulolo. LBH menilai terdapat sejumlah aspek prosedural yang perlu diperiksa, terutama terkait pemanggilan tertulis sebelum PHK dijatuhkan atas dasar mangkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

Melalui Penius Buulolo, selaku Ketua Bidang Pendampingan Nonlitigasi, LBH mempertanyakan keabsahan proses PHK tersebut. Pasalnya, dalam pertemuan bipartit pada 7 November 2026, pihak perusahaan disebut mengakui belum menerbitkan surat panggilan pertama maupun kedua kepada pekerja, meskipun surat PHK telah diterbitkan.

LBH menyoroti penerapan Pasal 36 huruf j PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur alasan PHK karena pekerja mangkir selama lima hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti sah.

Ketentuan tersebut mensyaratkan pekerja telah dipanggil pengusaha sebanyak dua kali secara patut dan tertulis sebelum PHK dilakukan atas dasar mangkir.

Selain itu, Pasal 51 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur konsekuensi hak pekerja apabila PHK dilakukan berdasarkan alasan tersebut, yakni uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) serta uang pisah sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Menurut Penius, pemenuhan tahapan pemanggilan merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan perusahaan ketika menggunakan alasan mangkir sebagai dasar pemutusan hubungan kerja.

“Perusahaan harus membuktikan bahwa seluruh persyaratan hukum telah dipenuhi. Tidak cukup hanya menyatakan pekerja mangkir, tetapi prosedur pemanggilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan juga harus dilaksanakan,” ujarnya.

Dalam pendampingan tersebut, LBH juga mengungkapkan bahwa Talijanolo sebelumnya mengalami gangguan kesehatan akibat penyakit lama yang kambuh setelah menjalani operasi.

Menurut keterangan pekerja kepada pendamping, dalam rentang lima hari kerja yang dipersoalkan perusahaan, Talijanolo mengalami sakit selama satu hari. Ia mengaku telah menyampaikan bukti surat keterangan sakit melalui grup WhatsApp pekerja di lingkungan perusahaan.

LBH menilai informasi dan bukti tersebut perlu diperiksa secara objektif untuk memastikan apakah ketidakhadiran pekerja benar-benar memenuhi unsur mangkir sebagaimana dimaksud dalam peraturan ketenagakerjaan.

Sebelum persoalan berujung pada PHK, Talijanolo bersama pendamping LBH juga telah mendatangi kantor kebun PT RAKA Sontang untuk meminta penjelasan dan membicarakan persoalan mutasi serta ketidakhadirannya. Namun, menurut LBH, upaya komunikasi tersebut belum menghasilkan penyelesaian yang diharapkan.

Persoalan prosedur PHK semakin mengemuka dalam perundingan bipartit antara Talijanolo Buulolo yang didampingi LBH Keadilan Bumi Lancang Kuning dengan pihak PT RAKA pada 7 November 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Penius Buulolo mempertanyakan keberadaan surat panggilan pertama dan kedua yang seharusnya menjadi bagian dari persyaratan PHK karena alasan mangkir.

Pertanyaan itu disampaikan kepada perwakilan perusahaan yang hadir, termasuk Asisten Kebun, Askep, dan Kepala Tata Usaha (KTU).

Berdasarkan keterangan LBH mengenai jalannya pertemuan, Asisten Kebun mengakui bahwa surat panggilan kepada pekerja belum diterbitkan, sementara surat PHK telah lebih dahulu dikeluarkan perusahaan.

Jika keterangan tersebut dapat dibuktikan melalui berita acara atau dokumen pendukung lainnya, kondisi itu menjadi salah satu persoalan penting yang perlu diperiksa oleh instansi ketenagakerjaan.

Penius menegaskan, kewenangan perusahaan untuk melakukan PHK tetap harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum. Prosedur tidak boleh diabaikan hanya karena perusahaan menilai pekerja telah melakukan pelanggaran.

Karena perundingan bipartit pada 7 November 2026 belum menghasilkan kesepakatan, LBH Keadilan Bumi Lancang Kuning menyatakan akan melanjutkan persoalan tersebut melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Langkah selanjutnya adalah mengajukan pencatatan perselisihan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu di Pasir Pangaraian, untuk memperoleh fasilitasi penyelesaian sesuai mekanisme yang berlaku.

Upaya tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang mengatur tahapan penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase sesuai jenis perselisihannya.

LBH berharap Disnaker dapat memeriksa seluruh dokumen, termasuk surat PHK, bukti ketidakhadiran, keterangan sakit, bukti komunikasi, serta dokumen pemanggilan pekerja.

Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah keputusan PHK telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sekaligus menentukan hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi.

Penius Buulolo menegaskan bahwa pendampingan hukum yang dilakukan LBH Keadilan Bumi Lancang Kuning bukan bertujuan menghambat kewenangan perusahaan, melainkan memastikan setiap keputusan ketenagakerjaan dilaksanakan secara sah, adil, dan sesuai prosedur.

“Selama kurang lebih 11 tahun pekerja telah mengabdikan dirinya kepada perusahaan. Karena itu, setiap persoalan ketenagakerjaan harus diselesaikan secara adil dan berdasarkan ketentuan hukum. Perusahaan memang memiliki kewenangan melakukan PHK, tetapi kewenangan tersebut bukan berarti dapat mengabaikan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegas Penius.

Ia menyebut persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kehilangan pekerjaan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan tenaga kerja, dan pemenuhan hak normatif pekerja.

“Jangan sampai seorang pekerja yang telah mengabdi selama bertahun-tahun kehilangan pekerjaannya tanpa melalui prosedur yang semestinya. Kami akan mengawal persoalan ini melalui mekanisme hukum yang berlaku dan memperjuangkan agar hak-hak pekerja dipenuhi sesuai ketentuan,” tambahnya.

LBH Keadilan Bumi Lancang Kuning berharap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu dapat menjalankan fungsi pemeriksaan dan mediasi secara profesional, objektif, serta tidak memihak dengan mempertimbangkan bukti dan keterangan kedua belah pihak.

Hingga berita ini terbit, keterangan mengenai dugaan belum diterbitkannya surat panggilan pertama dan kedua serta alasan penerbitan PHK masih bersumber dari penjelasan pihak LBH dan belum disertai tanggapan resmi perusahaan dalam materi berita ini.

Oleh karena itu, PT Riau Agung Karya Abadi (PT RAKA) perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan mengenai dasar mutasi, alasan penerbitan PHK, prosedur pemanggilan, serta pemenuhan hak-hak Talijanolo Buulolo.

Sebab, hubungan industrial yang sehat tidak hanya bertumpu pada kewenangan perusahaan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap hukum, kepastian prosedur, serta penghormatan terhadap hak-hak pekerja.(tim)




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Optimized by Optimole