Rohil | Riauindependen.co.id | Bupati Rokan Hilir yang diwakili oleh Sekretaris Daerah H. Fauzi Efrizal, S.Sos., M.Si., didampingi Kadis Kominfotiks H. Mursal, S.H., menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) tingkat Provinsi Riau.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Republik Indonesia, bertempat di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, pada Kamis (9/10/2025).
Turut hadir Gubernur Riau yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Riau, Zulhelmi D, pejabat KemenPAN-RB, serta perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Dalam arahannya, Analis Kebijakan Madya KemenPAN-RB, Emelda Suparti, menegaskan bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi fokus utama tahun 2025. Hal ini sejalan dengan terbitnya PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penguatan Peran Simpul Koordinasi Pengelolaan Pengaduan, yang menegaskan peran strategis pemerintah provinsi sebagai penghubung antara pusat dan daerah.
“Tahun 2025 ini menjadi momentum penting. Regulasi baru menegaskan bahwa simpul koordinasi di tingkat provinsi berperan memastikan pengelolaan pengaduan berjalan efektif, kolaboratif, dan berkelanjutan,” ujar Emelda.
Ia menambahkan bahwa forum Monev SP4N-LAPOR bertujuan menghasilkan peta kondisi terkini, daftar isu prioritas, dan praktik baik yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Tiga fokus utama kegiatan ini adalah:
Penguatan kelembagaan dan keberlanjutan tim pengelola pengaduan, Peningkatan kualitas respon dan tindak lanjut laporan masyarakat, Penguatan kolaborasi lintas pihak.
“Data pengaduan jangan hanya disimpan, tetapi harus dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan layanan publik. LAPOR kini bukan sekadar aplikasi, tetapi bagian dari ekosistem transformasi digital pelayanan publik,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Riau, Zulhelmi D, mewakili Gubernur Riau, menegaskan bahwa penerapan SP4N-LAPOR merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.
“SP4N-LAPOR bukan sekadar sarana menyampaikan keluhan, tetapi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Setiap laporan masyarakat harus menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus bersinergi dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara jelas dan tuntas agar kepercayaan publik semakin kuat.
Dalam kesempatan yang sama, Sekda Rokan Hilir H. Fauzi Efrizal menyampaikan bahwa pengelolaan sistem pengaduan publik merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan, dan berintegritas.
“Di era digitalisasi, aplikasi SP4N-LAPOR memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait infrastruktur, pendidikan, atau pelayanan lainnya. Saat laporan masyarakat direspons dengan baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat,” ujarnya.
Sekda juga mengakui bahwa Rokan Hilir masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR, karena tingkat partisipasi masyarakat masih terbatas.
“Rohil tahun ini menduduki peringkat terbawah kedua dalam evaluasi KemenPAN-RB terkait SP4N-LAPOR. Ini menjadi bahan evaluasi serius bagi kami. Bukan karena pelayanan yang buruk, tetapi karena akses dan sosialisasi ke masyarakat masih kurang. Ke depan, kami akan lebih gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu dan mampu memanfaatkan aplikasi ini secara maksimal,” tutupnya.****
