NIAS SELATAN | Riauindependen.co.id | Perjalanan Sokhiatulo Laia, yang akrab disapa Talabu atau Ama Life Laia, dari perantauan di Riau hingga menjadi Bupati Nias Selatan menjadi bagian dari dinamika pembangunan daerah tersebut. Dikenal sebagai pengusaha asal Nias Selatan yang membangun usahanya di Kabupaten Pelalawan, Riau, Sokhiatulo memilih kembali ke kampung halaman dan terjun ke pemerintahan melalui Pilkada 2024.
Sokhiatulo sebelumnya merintis kehidupan di Riau sejak 2003. Dari bekerja di PT RAPP, ia kemudian mengembangkan usaha hingga mendirikan PT Talabu. Setelah lebih dari dua dekade membangun usaha di perantauan, ia kembali ke Nias Selatan dengan membawa pengalaman dunia usaha dan tekad berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Dalam Pilkada Nias Selatan 2024, pasangan Sokhiatulo Laia–Yusuf Nakhe memperoleh 64.431 suara. Perolehan tersebut tercatat dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang menjadi bagian dari dokumen perkara di Mahkamah Konstitusi. KPU Nias Selatan kemudian menetapkan pasangan tersebut sebagai Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan terpilih periode 2025–2030 setelah proses hukum Pilkada selesai.
Memasuki masa pemerintahannya, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian. Sejumlah program yang disebut antara lain pembangunan dan penanganan jalan serta jembatan, termasuk pembangunan Jembatan Sungai Masio di wilayah Lahusa–Susua sebagaimana diklaim dalam informasi pembangunan daerah.
Pembangunan konektivitas antardaerah juga menjadi perhatian. Untuk ruas penghubung Nias Selatan–Nias Barat di jalur pantai barat, Gubernur Sumatera Utara pada Juli 2026 memastikan pembangunan jalan dan jembatan tersebut dimulai secara bertahap pada Agustus 2026. Program ini merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur lintas wilayah yang melibatkan pemerintah provinsi.
Bagi masyarakat, pembangunan jalan dan jembatan bukan sekadar proyek fisik. Infrastruktur menjadi faktor penting dalam membuka akses ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, memperpendek waktu tempuh, serta menghubungkan sentra produksi dengan pusat pelayanan dan pasar.
Namun, pembangunan daerah juga tidak cukup hanya diukur dari pembangunan fisik. Transparansi anggaran, pengawasan, pelayanan publik dan penyelesaian pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dari pemerintahan yang akuntabel.
Hal itu terlihat dari aksi masyarakat yang mewakili 10 desa di Kabupaten Nias Selatan pada 23 September 2026. Mereka mendatangi Kantor Inspektorat untuk meminta kejelasan mengenai sejumlah laporan pengaduan terkait pengelolaan Dana Desa. Masyarakat meminta informasi mengenai status laporan, tahapan pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
Karena itu, penyelesaian laporan masyarakat secara transparan menjadi penting agar tidak menimbulkan spekulasi serta dapat memberikan kepastian kepada seluruh pihak. Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Foto jalan Desa Marao yang diduga ditilap Pemerintah Desa dan Aksi masyarakat 10 Desa protes Inspektorat Nisel.(Dok)
Tokoh masyarakat Nias Selatan, Samazasa Ndruru, menilai perjalanan Sokhiatulo Laia dari dunia usaha ke pemerintahan menunjukkan adanya perubahan peran dari seorang perantau dan pengusaha menjadi pengambil kebijakan di daerah asalnya.
“Seorang pemimpin tidak cukup hanya memiliki pengalaman dan keberhasilan di dunia usaha. Ketika sudah menjadi kepala daerah, ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat pembangunan, pelayanan pemerintah semakin baik, dan tata kelola pemerintahan berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Samazasa.
Menurutnya, pembangunan Nias Selatan harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik.
“Jalan dan jembatan memang penting, tetapi pembangunan manusia, ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih juga harus menjadi perhatian. Pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki manfaat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” katanya.
Samazasa juga menekankan pentingnya pemerintah daerah membuka ruang komunikasi terhadap setiap pengaduan masyarakat.
“Kritik dan pengaduan masyarakat jangan dipandang sebagai ancaman. Justru itu bagian dari kontrol sosial. Kalau laporan masyarakat benar, tindak lanjuti sesuai aturan. Kalau tidak terbukti, jelaskan secara terbuka. Dengan begitu, masyarakat mendapatkan kepastian dan pemerintah memperoleh kepercayaan,” ujarnya.
Ia berharap kepemimpinan Sokhiatulo Laia–Yusuf Nakhe dapat menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Nias Selatan membutuhkan pembangunan yang terlihat sekaligus pemerintahan yang dapat dipercaya. Infrastruktur harus membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi, sementara transparansi harus membuka jalan bagi kepercayaan masyarakat,” kata Samazasa.
Dengan pengalaman sebagai pengusaha di Riau dan kini sebagai kepala daerah, perjalanan Sokhiatulo Laia menjadi bagian dari dinamika pembangunan Nias Selatan. Tantangan ke depan bukan hanya menyelesaikan pembangunan infrastruktur, tetapi memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif, transparan, tepat sasaran dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran pembangunan bukan semata-mata berapa banyak proyek yang dibangun, melainkan seberapa jauh pembangunan tersebut mampu membuka akses, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.(Hasbul/tb-Red)
