Wabup Siak: Pengadaan Proyek Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat

SIAK | RIAUINDEPENDEN.CO.ID | Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menegaskan bahwa keberhasilan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak boleh hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran maupun penyelesaian pekerjaan. Setiap belanja pemerintah harus menghasilkan pekerjaan berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Syamsurizal saat membuka kegiatan Sosialisasi Aspek Hukum dan Mitigasi Risiko dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Siak di Ruang Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan administratif untuk memenuhi kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD), melainkan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah. Mulai dari penyediaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Di dalam setiap proses pengadaan terdapat tanggung jawab besar terhadap penggunaan uang rakyat. Jangan sampai anggaran telah dibelanjakan, tetapi hasilnya tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” tegas Syamsurizal.

Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai ketentuan hukum dengan mengedepankan prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas.

Syamsurizal juga menekankan bahwa keberhasilan pengadaan harus dilihat dari kualitas hasil pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan, kepatuhan terhadap peraturan, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Siak, Riko Rosandi, menyoroti lemahnya perencanaan sebagai salah satu faktor yang berpotensi menimbulkan persoalan dalam proses pengadaan pemerintah.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat persiapan sejak tahap awal, mulai dari penyusunan perencanaan, kelengkapan dokumentasi, hingga penetapan harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Perencanaan dan dokumentasi itu penting, agar berbagai persoalan dapat diantisipasi sejak awal,” ujar Riko.

Ia menambahkan, mitigasi risiko tidak boleh sekadar menjadi formalitas dalam kegiatan sosialisasi. Sebaliknya, langkah tersebut harus diterapkan secara konsisten dan menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Siak berharap aparatur semakin memahami aspek hukum pengadaan barang dan jasa, mampu mengambil keputusan secara profesional sesuai ketentuan, serta mengantisipasi potensi risiko hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga memastikan setiap rupiah uang rakyat menghasilkan pembangunan berkualitas dan manfaat optimal bagi masyarakat.****




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Optimized by Optimole