Kampar | Riauindependen.co.id | Komisi II DPRD Kabupaten Kampar mengajukan sejumlah solusi atas keresahan ratusan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di bidang kesehatan yang belum memiliki status hukum jelas dan terancam tak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Sebanyak 222 TKS yang tersebar di 31 Puskesmas di Kabupaten Kampar, dengan masa pengabdian antara 2 hingga 15 tahun, mengalami ketidakpastian nasib karena mereka hanya bermodalkan Surat Perintah Tugas (SPT) dari kepala puskesmas tanpa pengangkatan resmi dari Dinas Kesehatan maupun BKPSDM.
TKS tidak tercatat sebagai tenaga honorer resmi, tidak menerima insentif, dan tak memiliki wewenang administratif seperti penandatanganan dokumen gaji. Situasi ini diperparah dengan terbitnya Surat Edaran MenPAN-RB No. 1527 Tahun 2023 yang melarang rekrutmen honorer baru, serta UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN yang menutup peluang pengangkatan Non-ASN termasuk TKS.
Komisi II yang dipimpin oleh Ramli menggelar dua kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para TKS, Dinas Kesehatan, dan BKPSDM, serta berkonsultasi dengan BKN dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Dari hasil tersebut, Komisi II mengusulkan tiga poin strategis:
Stop Rekrutmen TKS Baru. Instruksi tegas kepada kepala daerah untuk menghentikan penerimaan tenaga honorer di sektor kesehatan.
Penegakan Aturan. Penerapan sanksi administratif bagi pihak yang tetap merekrut secara non-prosedural.
Solusi Transisi yang Adil. Pemerintah daerah diminta menyusun kebijakan transisi yang manusiawi dan legal bagi TKS lama agar tidak terjadi gejolak sosial.
Komisi II menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan kepastian masa depan bagi para TKS yang telah berjasa dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Harapannya, solusi yang diusulkan dapat menjadi jembatan menuju keadilan struktural bagi tenaga medis non-ASN di Kampar.**/ah/Adv
