Pemkab Siak Kucurkan Rp65 Miliar untuk Pembangunan Jalan pada 2026

SIAK | Riauindependen.co.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak berhasil mengakses sekitar Rp65 miliar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan. Namun, kebutuhan penanganan jalan di daerah tersebut masih mencapai lebih dari 130 kilometer, sementara kemampuan fiskal daerah terbatas dan kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat masih sekitar Rp460 miliar.

Bupati Siak, Afni Zulkifli, mengatakan dana APBN tersebut diperoleh melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), berkat koordinasi pemerintah daerah dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau.

Salah satu proyek yang mendapat dukungan anggaran tersebut adalah peningkatan ruas jalan Pinang Sebatang Barat–Muara Kelantan, yang menjadi jalur penghubung Perawang menuju Kecamatan Sungai Mandau.

Pada 2026, pembangunan jalan menggunakan konstruksi beton (rigid beton) di ruas tersebut memperoleh alokasi Rp15 miliar untuk penanganan sepanjang 1,1 kilometer.

Pekerjaan kemudian mendapat tambahan penanganan sepanjang 3,5 kilometer yang terbagi dalam dua segmen. Masing-masing sepanjang 1,8 kilometer dengan anggaran Rp25,67 miliar dan 1,7 kilometer senilai Rp24,24 miliar.

“Artinya, dalam setahun ini saja, Alhamdulillah kita dapat mengakses sekitar Rp65 miliar dana APBN untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan di Siak,” kata Afni, Kamis (19/11/2026).

Selain mengandalkan APBN, Pemkab Siak juga memanfaatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur.

Melalui DBH Sawit, peningkatan jalan kabupaten telah mencapai sekitar 6,577 kilometer dalam kurun waktu 1,5 tahun. Pekerjaan tersebut meliputi ruas Siak–Tumang, Sawit Permai–Teluk Merbau di Kecamatan Dayun, serta jalan poros Dusun Lubuk Miyam di Kecamatan Koto Gasib.

Sementara itu, melalui APBD, pemeliharaan jalan telah menjangkau 152,30 kilometer dalam setahun terakhir. Adapun sekitar 30 kilometer jalan lainnya mendapat peningkatan melalui dukungan CSR perusahaan.

Meski sejumlah pekerjaan telah direalisasikan, Afni mengakui capaian tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan infrastruktur jalan di Kabupaten Siak. Masih terdapat lebih dari 130 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan.

Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat maupun pihak swasta agar pembangunan dapat berlangsung secara bertahap.

Keterbatasan fiskal semakin menjadi tantangan karena pemerintah pusat masih memiliki kewajiban pembayaran kurang salur DBH sumber daya alam kepada Kabupaten Siak sekitar Rp460 miliar.

Menurut Afni, pembayaran hak daerah tersebut berpotensi memperkuat kapasitas keuangan Pemkab Siak sehingga percepatan pembangunan jalan, khususnya di wilayah pelosok, dapat dilakukan lebih optimal.

“Jika hak Kabupaten Siak dari DBH Sumber Daya Alam yang masih terutang oleh pusat dibayar, Insyaallah akan banyak sekali jalan-jalan di pelosok Kabupaten Siak bisa terbangun,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemkab Siak bersama BPJN Riau juga terus mengawal penanganan jalan nasional di kawasan Simpang Obor, lintas Siak–Tanjung Buton, yang selama ini rawan terdampak banjir.

Sebagai upaya penanganan jangka panjang, pembangunan jembatan kaki seribu di kawasan tersebut direncanakan mulai dikerjakan pada 2027 menggunakan anggaran APBN.

Afni menegaskan, Pemkab Siak akan terus memperjuangkan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan melalui berbagai sumber pendanaan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.****




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Optimized by Optimole